Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Kamojang, Bandung pada Rabu (4/10/2023). Foto: Balggys/nr

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto mengatakan pengembangan energi terbarukan dari sumber Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan hanya 10 % dari potensi tersebut yang dapat diwujudkan. Meskipun potensinya mencapai 23,7 Gigawatt. Salah satu tantangan utama adalah infrastruktur yang masih lemah, terutama di daerah-daerah remote yang memiliki potensi PLTP tinggi. Biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mahal menjadi kendala serius. 

"Persoalan lambatnya pengembangan energi terbaru terbarukan dari sumber PLTP ini kan potensinya 23 Gigawatt tapi hanya 10 persen saja yang bisa diwujudkan potensinya besar namun tetap menjadi potensi karena apa sih masalah utamanya yang pertama infrastruktur masih lemah kemudian ini kan di daerah remote biayanya juga jadi mahal," tegas Mulyanto kepada Parlementaria di sela kunjungan kerja Komisi VII DPR ke Kamojang, Bandung pada Rabu (4/10/2023).

Selain itu, eksplorasi sumber daya alam di lokasi-lokasi ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampak lingkungan, yang dapat mengakibatkan biaya eksplorasi yang tinggi dan risiko-risiko yang signifikan. Menurut PGE, jika harga energi panas bumi dapat ditingkatkan, investor akan lebih termotivasi untuk berinvestasi. Namun, peningkatan tarif energi panas bumi dapat berdampak pada harga akhir bagi konsumen, sehingga menjadi pertimbangan yang rumit.

"Terkait juga sumber daya alam dikhawatirkan mengganggu lingkungan mungkin biaya eksplorasinya tinggi resiko-resiko tinggi itu kita pahami," ungkapnya.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, perlu dicari solusi yang tepat. Salah satu solusi yang diusulkan adalah dorongan terhadap harga energi panas bumi. Dirinya mengatakan bahwa apakah lebih baik fokus pada subsidi tarif energi terbarukan atau memberikan insentif di hulu, seperti untuk eksplorasi dan pengembangan infrastruktur. Ini menjadi pertimbangan penting dalam merancang kebijakan yang mendukung pengembangan energi panas bumi yang berkelanjutan di Indonesia.

Pemerintah dapat mencari cara untuk mengurangi risiko-risiko yang terkait dengan pengembangan PLTP. Ini termasuk memberikan insentif bagi eksplorasi, perbaikan infrastruktur, pendukungan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM), dan pengembangan teknologi. Solusi jangka panjang yang holistik akan menjadi kunci untuk menggerakkan industri PLTP di Indonesia.

"Permasalahan kompleks ini menunjukkan bahwa pengembangan energi terbarukan, seperti PLTP, adalah tantangan besar yang membutuhkan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat guna mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan," tutupnya. (gys/aha)